Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI memasuki semester II 2015 baru mencapai 19,21 persen atau Rp 12,22 triliun dari total belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun. Meski jumlah itu rendah, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat tetap memotivasi jajarannya untuk bekerja lebih giat.

Itu berlaku secara nasional. Oleh sebab itu, butuh terobosan dan kebijakan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran

Untuk menggenjot penyerapan belanja daerah lebih besar lagi, lanjut Djarot, pihaknya telah turun dan mengumpulkan lurah, camat dan kepala suku dinas di lima wilayah administrasi.

Dari pertemuan ini terungkap bahwa penyebabnya karena masih banyak pejabat selaku pengguna anggaran takut terlibat tindak korupsi dan terancam dicopot saat menggunakan anggaran.  

"Saya berikan motivasi lurah, camat dan kepala suku dinas untuk berani melaksanakan suatu program pembangunan di wilayahnya. Tidak boleh takut. Kalau dalam diri tidak ada niat melakukan korupsi ya berani saja,” ujarnya, Kamis (30/7).

Menurutnya, rendahnya penyerapan anggaran bukan hanya terjadi di DKI. Kondisi serupa juga terjadi di kementerian dan provinsi lain.

"Itu berlaku secara nasional. Oleh sebab itu, butuh terobosan dan kebijakan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran," sarannya. 

Berdasarkan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, total nilai APBD DKI Jakarta sebesar Rp 69,28 triliun yang terbagi menjadi dua yakni belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun dan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 5,63 triliun.

“Penyerapan anggaran baru terealisasi sebesar 19,21 persen per 29 Juli,” kata Heru Budihartono, Kepala BPKAD DKI, Jakarta.